Seorang diplomat Tiongkok di Jepang mengancam akan memenggal kepala perdana menteri Jepang. Ancaman tersebut diunggah setelah Sanae Takaichi memberikan komentar terkait isu Taiwan. Pemerintah Jepang mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sangat tidak pantas. Tak lama setelahnya, unggahan tersebut dihapus.
Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pernah memperingatkan bahwa darurat Taiwan adalah darurat Jepang, menegaskan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan akan berdampak langsung pada keamanan Jepang. Jumat lalu, Perdana menteri Takaichi kembali mengangkat pernyataan ini dengan lebih jelas. Ia mengatakan darurat Taiwan bisa menimbulkan ancaman bagi eksistensi Jepang, artinya Jepang akan mengambil tindakan militer apabila Tiongkok menyerang Taiwan.
Jumat lalu, seorang diplomat Tiongkok di Osaka, Xue Juan menulis unggahan di X yang berbunyi, ” Kepala kotor yang nekat ikut campur harus dipenggal tanpa ragu.” Pada hari Senin, kepala sekretaris kabinet Jepang menyebut unggahan itu sangat tidak pantas dan mendesak Beijing untuk mengambil tindakan tegas. Tak diduga, kementerian luar negeri Tiongkok malah membela pernyataan tersebut selama jumpa pers hari Senin
Meski Xue Jian menghapus unggahannya yang bernada teror, ia terus mengunggah pesan serupa di X. Ini termasuk unggahan yang mengatakan, tanda kutip, ” Darurat Taiwan adalah darurat Jepang. Itu adalah pilihan fatal yang diambil oleh para politisi Jepang yang bodoh dan bahwa dialog mustahil dilakukan.” Duta Besar AS untuk Jepang angkat bicara, mengatakan diplomat tersebut telah mengancam perdana menteri Jepang, sekali lagi menunjukkan perilaku Beijing telah menyimpang.
Perdana Menteri Takaichi mengatakan tidak berniat untuk menarik kembali pernyataannya soal Taiwan. Serangan besar Tiongkok terhadap Taiwan akan mengganggu rantai pasokan global, sekaligus memperkuat posisi militer Tiongkok di kawasan tersebut. Takaichi, yang beru sebulan menjabat adalah adalah Perdana Menti Jepang pertama yang menguraikan skenario terburuk yang memungkinkan Jepang melakukan intervensi militer.
