Taiwan bersyukur dan China kesal atas langkah Presiden Trump hari Rabu. Ia menandatangani undang-undang baru yang mengatur interaksi antara AS dan Taiwan. Undang-Undang Implementasi Jaminan Taiwan kini mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk secara berkala meninjau dan memperbarui pedoman tentang interaksi dengan Taiwan setidaknya 5 tahun sekali. Taiwan berkata undang-undang tersebut adalah simbol kuat dari nilai bersama kedua negara, yaitu demokrasi, kebebasan dan penghormatan terhadap HAM. Undang-undang sebenarnya berlaku sejak 2020, tapi hanya mewajibkan peninjauan satu kali, bukan setiap 5 tahun.
Menteri luar negeri Taiwan berkata peninjauan yang lebih sering akan memungkinkan pejabat Taiwan sering bertemu dengan lembaga federal AS. Ini membuat Beijing kesal. Mereka menentang segala bentuk kontak resmi AS-Taiwan, dan menyebut pulau itu sebagai wilayah Taiwan milik China. China juga berkeras Taiwan adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan AS-China.
Ini bukan langkah pertama oleh AS. Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pada 2021, di bawah pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri saat itu, Mike Pompeo, mencabut pembatasan kontak antara pejabat AS dan rekan-rekan mereka di Taiwan.
Hal ini membatalkan batasan yang diberlakukan setelah Washington mengakui Komunis China setengah abad yang lalu.
