Ratusan ribu warga negara China tengah menuntut ilmu di AS, namun kini beberapa mungkin harus pulang. Menlu AS, Marco Rubio berkata AS akan mulai mencabut visa bagi pelajar China, terutama yang berkoneksi dengan Partai Komunis China. Simak selengkapnya.
Menlu AS Rubio mengumumkan di akun X-nya bahwa pencabutan visa akan berlaku bagi pelajar China, termasuk yang berafiliasi dengan PKC atau mengambil jurusan di bidang krusial.
Deplu AS berkata pihaknya akan bekerja sama dengan Lembaga Keamanan Dalam Negeri untuk mencabut visa secara intensif. Deplu berkata China memantau dan memobilisasi para mahasiswa melalui Asosiasi Pelajar dan Cendekiawan China, atau CSSA.
Beberapa cabang CSSA di AS telah secara terbuka mengakui bahwa mereka diarahkan, didukung, atau dibiayai oleh konsulat China. Para mahasiswa ini berusaha menginterupsi acara atau pidato HAM yang diselenggarakan para pembelot PKC.
FBI memperingatkan di situs webnya bahwa PKC menggunakan mahasiswa dan peneliti pascasarjana dalam bidang teknik, sains, dan matematika untuk mengumpulkan kekayaan intelektual, dan menyebut PKC sebagai pencuri IP yang handal.
Lembaga itu memperkirakan kerugian tahunan yang diderita AS mencapai 600 miliar dolar akibat pencurian IP, barang palsu, dan perangkat lunak bajakan.
Pengumuman Rubio muncul dua bulan setelah komisi DPR dari Partai Republik memperkenalkan RUU Penghentian Visa PKC tahun 2025, yang akan melarang warga negara China menerima visa pelajar dengan alasan ancaman keamanan nasional.
Anggota Kongres Riley Moore mengatakan sekitar 300.000 pelajar China datang ke AS setiap tahunnya. Moore berkata UU intelijen nasional PKC tahun 2017 mengharuskan semua organisasi dan warga negara China untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen negara baik di dalam maupun luar negeri.
AS juga akan memberlakukan larangan visa bagi warga negara asing yang dianggap menyensor warga Amerika.
Menlu Rubio mengatakan tidak dapat diterima jika pejabat asing mengancam surat perintah penangkapan atas unggahan media sosial yang dibuat di tanah AS. Ia juga mengatakan tidak dapat diterima jika pejabat asing menuntut platform teknologi Amerika mengadopsi kebijakan moderasi konten global atau terlibat dalam aktivitas penyensoran yang menjangkau Amerika Serikat.
Selama bertahun-tahun, banyak pejabat PKC mengirim anak-anak mereka ke universitas-universitas di AS. Putri Xi Jinping misalnya, kuliah di Harvard dengan nama samaran. Hanya beberapa administrator dan profesor yang mengetahui identitas aslinya sebelum dia lulus pada 2014.
Tokoh terkenal lain adalah Liu He, pejabat tinggi dan ekonom PKC yang menjabat sebagai wakil perdana menteri China, juga pernah studi di Harvard sebelum memimpin negosiasi perdagangan China dengan Presiden Trump selama masa jabatan pertamanya.
Hari Kamis, Kemenlu China mengecam aturan visa baru AS dan meluncurkan protes resmi terhadap Washington.
Sementara itu, kekhawatiran akan mahasiswa China yang belajar di AS meningkat setelah beberapa kasus hukum pada 2020.
Seorang mantan mahasiswa Universitas Boston yang mengikuti program pertukaran pelajar didakwa menyembunyikan latar belakang militernya pada aplikasi visanya. Ia dilaporkan memiliki koneksi luas dengan militer China, mengirim dokumen AS ke China dan mengumpulkan intelijen militer.
Pada 2024, lima orang mahasiswa China di Universitas Michigan didakwa setelah menyesatkan penyelidik tentang perjalanan mereka ke lokasi militer terpencil.
Di tahun yang sama, seorang warga negara China lainnya ditangkap di California dengan dugaan mengirim barang-barang militer ke Korea Utara dan melewati batas masa berlaku visa pelajarnya.
Beberapa insiden diatas telah memicu kekhawatiran dan membuat pemerintah pusat mengetatkan peraturan pada pelajar China yang studi di AS.
