Fokus

Akankah Dewan HAM PBB Berubah Jika Amerika Kembali Menjadi Anggotanya?

Pemerintahan Biden berusaha agar AS terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Itu setelah Trump membuat AS mundur dari dewan tersebut pada 2018.

Organisasi kontroversial itu telah menampung para pelanggar HAM yang serius, dan diduga, telah berbagi informasi tentang pembangkang dengan rezim Tiongkok.

AS akan mengupayakan untuk terpilih di Dewan HAM PBB, selanjutnya di tahun ini.

Itu setelah pemerintahan Biden bergabung Kembali dengan organisasi tersebut sebagai pengamat, lebih awal bulan ini.

Pemerintahan Trump mundur dari organisasi itu pada tahun 2018, menuduhnya munafik.

Meskipun memiliki kata “hak asasi manusia” dalam namanya, organisasi tersebut telah memilih untuk dewannya, beberapa dari para pelanggar HAM paling mengerikan, termasuk Tiongkok Komunis, Rusia, Kuba, Pakistan, dan lain-lain.

Sejak didirikan, dewan tersebut belum mengeluarkan satupun resolusi, yang mengecam salah satu dari rezim-rezim tersebut, tapi telah menargetkan Israel dengan 90 kecaman.

Rezim Tiongkok juga pernah ditunjuk menjadi panel yang membahas diskriminasi agama.

Itu terjadi saat rezim Tiongkok memasukkan jutaan warga Muslim Uighur ke kamp konsentrasi dan menghancurkan gereja-gereja di seluruh negeri.

Trump: “Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menjadi sangat memalukan bagi lembaga ini, yang melindungi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan sambil menghantam Amerika dan banyak temannya.”

Awalnya, duta besar pemerintahan Trump di PBB menyusun rencana dan memberi dewan waktu satu tahun untuk mereformasi, tapi tidak berhasil.

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley: “Sayangnya, sekarang sudah jelas bahwa seruan kami untuk reformasi tidak diindahkan. Pelanggar hak asasi manusia terus mengabdi dan dipilih sebagai anggota dewan. Rezim paling tidak manusiawi di dunia terus luput dari pengawasan. Oleh karena itu, seperti yang kami katakan akan kami lakukan setahun yang lalu, jika kami tidak melihat kemajuan apa pun, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.”

Tapi Menlu AS saat ini menyiratkan bahwa dewan itu, layak mendapat kesempatan lain.

Menlu AS, Antony Blinken: “Dengan senang hati saya mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengikuti pemilihan untuk Dewan HAM PBB. Tetap, lembaga tersebut adalah tidak sempurna. Saat Amerika Serikat kembali terlibat, kami mendesak Dewan HAM, untuk melihat bagaimana mereka menjalankan urusannya.”

Dia mengatakan AS akan fokus untuk memastikan bahwa dewan tersebut akan menegakkan standar HAM yang tinggi, dan bahwa mereka yang memiliki catatan terburuk, tidak boleh menjadi anggota.

Ide untuk mengubah dewan PBB dari dalam bukanlah hal baru.

Semua pemerintahan AS bergabung dengan dewan itu, kecuali presiden George W. Bush.

Pada tahun 2009, Menlu AS saat itu, Hilary Clinton mengumumkan, bahwa pencalonan AS dalam pemilihan di dewan, menawarkan peluang yang signifikan untuk perubahan.

Tapi sepertinya, itu tidak terjadi.

Sebaliknya, pengaruh Komunis Tiongkok di dewan tersebut semakin tumbuh selama bertahun-tahun.

Seorang pengungkap pertama yang bekerja di Dewan HAM mengungkapkan bahwa PBB secara aktif membagikan nama-nama pembangkang Uighur dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT.

Dia mengatakan, PKT menggunakan informasi tersebut untuk menghentikan para aktivis HAM, dari menghadiri pertemuan HAM PBB.

Petugas HAM PBB, Emma Reily: “Orang-orang yang namanya diserahkan, melaporkan bahwa anggota keluarga mereka dipaksa untuk menelepon mereka agar tidak hadir. Beberapa anggota keluarga mereka ditangkap, ditahan sewenang-wenang, disiksa, dan dalam beberapa kasus bahkan meninggal dalam penahanan.”

Kongres AS mengatakan tahun lalu bahwa mereka sedang menyelidiki kasus tersebut.

PKT juga dikenal karena perilaku mengganggunya di dewan, perwakilan Tiongkok akan menggebrak meja untuk menginterupsi pembicara yang mengungkap pelanggaran HAM di Tiongkok.

“Di sini, di dewan ini, Tiongkok telah memberikan suara untuk setiap resolusi tentang Islamofobia, namun di dalam negeri Tiongkok, satu juta orang Uighur, secara sewenang-wenang…”

“Saya minta presiden, untuk membuat keputusan, untuk menghentikan pernyataan dari perwakilan tersebut.”

“Terima kasih Tuan Presiden. Di dalam negeri Tiongkok, satu juta orang Uighur, telah ditahan secara sewenang-wenang…”

“Saya menyesali bahwa presiden telah mengijinkan pembicara, untuk melanjutkan.

Buatlah keputusan, dan hentikan pernyataan yang diberikan oleh perwakilan.”

“Kami yakin, pembicara harus diijinkan untuk melanjutkan, seperti yang Anda katakan, terima kasih.”

“Namun di dalam negeri Tiongkok, satu juta orang Uighur, telah ditahan secara sewenang-wenang, dalam kamp re-edukasi, yang ekstra-legal dan politis.

Saya perlu bertanya, pada kelompok negara-negara Islam di OIC (OKI).”

Pada 2019, aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Denise Ho meminta agar dewan mengambil tindakan terhadap PKT, atas penindasannya terhadap gerakan pro-demokrasi Hong Kong.

Aktivis Pro-demokrasi Hong Kong, Denise Ho: “Akankah PBB mengadakan sesi mendesak untuk melindungi rakyat Hong Kong? Mengingat pelanggarannya, akankah PBB mengeluarkan Tiongkok dari dewan HAM ini?”

Apa yang dia minta tidak terjadi.

Sebaliknya, Komunis Tiongkok terpilih kembali di dewan dengan salah satu suara tertinggi.

“Tiongkok, 139. Arab Saudi, 90.”

Seorang pengacara HAM sebelumnya mengatakan alasan para pelanggar HAM sering dipilih, terletak pada sistem dewan.

Direktur eksekutif ‘UN Watch’, Hillel Neuer: “Jadi kita berbicara tentang badan yang sangat politis. Negara dipilih melalui kesepakatan. Anda memilih saya, saya memilih Anda dan hak asasi manusia, sering kali menjadi hal terakhir dalam pikiran mereka.”

Dia mengatakan, “Pemerintahan Obama pada banyak kesempatan akan menjadi pemandu sorak dewan mereka terus memuji dewan setelah setiap sesi” dan bahwa jika Biden ingin terlibat, AS harus menjadi kepemimpinan yang berprinsip dan menyerukan pelanggaran sebagaimana adanya.

Lebih banyak artikel Fokus, silahkan klik di sini. Video, silahkan klik di sini.

VIDEO REKOMENDASI