Fenomena rezim PKC memanfaatkan pengadilan AS sebagai senjata untuk membungkam kritikus semakin marak.
Pendiri Horizon Advisory, Emily De La Bruyère mengatakan bahwa Beijing berupaya menyetir hukum dan regulasi AS melalui lembaga domestik AS yang telah mereka pengaruhi secara bisnis dan finansial.
Mantan peneliti Stanford, Anna Puglisi, mengalami langsung intimidasi. Perusahaan bioteknologi China, BGI mengancam akan menggugatnya setelah dirinya merilis laporan soal kemajuan BGI kemungkinan mendapat dukungan dari pemerintah Beijing. Puglisi memberikan kesaksian mengenai pengalamannya dalam dengar pendapat di DPR AS dua tahun lalu.
Anna Puglisi (Mantan Peneliti Hoover Institut, Universitas Stanford):
“Bersaksi hari ini mungkin berisiko buat saya. Namun jika kita mulai menyensor diri karena takut pada rezim otoriter, kita akan semakin mirip dengan mereka dan kehilangan jati diri sebagai negara demokrasi yang terbuka.”
Casey Fleming , selaku pimpinan Blackops Partners memperingatkan bahwa Partai Komunis China menggunakan taktik gugatan hukum palsu untuk melemahkan perusahaan dan warga AS di tanah mereka sendiri. Ditambah adanya puluhan kantor polisi rahasia China di AS, Fleming menilai hal ini sebagai ancaman serius yang bisa merenggut hak-hak warga AS. Menurutnya warga AS harus melawan. Mereka harus berhenti membeli produk China, menghentikan investasi dengan perusahaan China. Selain itu DPR perlu mengesahkan undang-undang yang mewajibkan hakim untuk meninjau gugatan hukum dari negara asing, terutama Partai Komunis China. Hakim harus segera menilai apakah gugatan tersebut berdasar atau tidak, lalu langsung membatalkannya jika tidak valid. Langkah ini penting untuk melindungi kedaulatan negara, dan warga AS yang menjadi sasaran gugatan mereka.
Puglisi memperingatkan bahwa apa yang menimpanya bisa terjadi pada siapapun yang melakukan hal yang tidak disukai Beijing. Ia menegaskan ini adalah tren berbahaya yang harus segera diatasi AS, atau mereka berisiko mengalami perubahan sistem secara total.
