Menlu AS Marco Rubio membela kebijakan luar negeri “America First” pemerintahan Trump di Capitol Hill pada hari Selasa. Pembicaraan berfokus pada China dan ancaman pada Taiwan.
[Senator Chris Coons]:
“Saya tahu dari kerjasama kita disini, Anda setuju bahwa China adalah ancaman keamanan nasional terbesar yang kita hadapi. Salah satu alasan utamanya adalah ancaman berulang mereka untuk mengambil alih Taiwan dengan paksa jika diperlukan.”
Pada Desember, AS menyetujui penjualan senjata sebesar 11 miliar dolar ke Taiwan, dan Rubio berkata Beijing merespon dengan agresif.
[Marco Rubio, Menlu AS]:
“Itu begitu besar dan mencolok hingga pihak China jadi sangat agresif. Jumlahnya lebih besar dalam satu penjualan dari yang kita lakukan selama pemerintahan Biden secara keseluruhan.”
Partai Demokrat mendesak Rubio terkait komentar presiden Trump tentang penggunaan paket senjata 14 miliar dolar sebagai kartu tawar-menawar.
[Senator Chris Coons]:
“Presiden Trump mengatakan secara terbuka bahwa penjualan senjata ke Taipei adalah kartu tawar-menawar hebat dengan China.”
[Marco Rubio, Menlu AS]:
“Saat presiden mengatakan itu alat tawar-menawar hebat, yang ia maksudkan adalah karena China, seperti yang Anda bayangkan, selalu menyebut hal ini. Kami memang menyetujui penjualan senjata, senilai 11 miliar. Ada periode enam tahun selama pemerintahan Obama di mana tidak ada penjualan ke Taiwan.”
Rubio juga mengkritik inisiatif Belt and Road China, menyebutnya sebagai diplomasi perangkap utang.
[Marco Rubio, Menlu AS]:
“China, kekuatan global lain telah masuk ke belahan barat kita akibat pinjaman, dan menciptakan perangkap utang. Negara-negara berusaha mengembangkan sistem telekomunikasi, membangun jalan. Ada catatan proyek-proyek tidak selesai. Ada catatan banjir pekerja China yang datang untuk bekerja.”
Rubio juga menegaskan tak akan ada pelonggaran pada Kuba.
[Marco Rubio, Menlu AS]:
“Hampir setiap kelompok radikal kiri keras, teroris di belahan barat pernah bergantung pada dukungan Kuba. Kuba terus menjadi tuan rumah sejumlah besar situs intelijen atas nama China dan Rusia.”
Rubio menilai Kuba adalah negara gagal yang sebagian besar dikendalikan kongolomerat militer Gaesa, hingga tidak mungkin direformasi.
[Marco Rubio, Menlu AS]:
“Bisakah ada reformasi mengingat orang-orang yang saat ini memimpin, Gaesa atau pemerintahannya? Saya pikir jawabannya tidak bisa. Saya tidak percaya sistem ini bisa reformasi kecuali orang-orang baru mengambil alih.”
Mengenai Iran, Rubio berkata Iran tidak akan dicabut sanksinya hanya karena membuka kembali Selat Hormuz. Menurutnya pencabutan sanksi memerlukan konsesi nuklir yang signifikan. Sepanjang sidang, Rubio menekankan satu prinsip inti, bahwa bantuan luar negeri AS harus mendukung kepentingan AS, bukannya menciptakan ketergantungan.