Para senator AS pekan ini mengecam pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat menyetujui resolusi yang meminta pertanggungjawaban Xi atas dusta dan tindakan pelanggaran hak asasi manusianya yang keji.
[Senator Rick Scott]:
“Tidak ada ancaman yang lebih besar bagi cara hidup, perdamaian, dan kemakmuran Amerika di dunia selain Xi Jinping dan Partai Komunis China.”
Resolusi yang mengecam pemimpin rezim Komunis Xi Jinping karena berdusta ke rakyat AS dan melakukan pelanggaran HAM ini disetujui secara bulat melalui pemungutan suara lisan pada 16 Juni lalu.
[Senator Rick Scott]:
“Dia adalah diktator brutal yang memimpin organisasi kriminal yang berbohong, menipu, mencuri, mengeksploitasi tenaga kerja paksa, serta melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala industri.”
Resolusi mencantumkan beberapa tindakan seperti upaya sengaja menutup-nutupi asal-usul Covid-19, perdagangan gelap prekursor fentanil ke AS, kecurangan perdagangan, terjadinya lebih dari 60 kasus spionase di 20 negara bagian AS hanya dalam waktu tiga tahun, berbagai pelanggaran HAM, serta penindasan para pembangkang dan penganut agama.
Resolusi juga mengungkap praktik yang disahkan negara dalam membunuh tahanan hati nurani, terutama para praktisi Falun Gong demi organ tubuhnya.
Sebelumnya, Xi Jinping tertangkap basah terekam mikrofon saat membahas hidup hingga usia 150 tahun atau menjadi abadi melalui transplantasi organ.
[Mike Johnson, Ketua DPR AS]:
“Kami telah mendengar beberapa kisah mengerikan tentang transplantasi organ dan semua hal di China bahwa mereka mengambilnya dari donor yang tak bersedia, untuk mengatakannya secara halus. Fakta bahwa itu terekam mikrofon yang tak sengaja menyala, ini pertama kali saya mendengarnya, memberitahu kita sesuatu, menunjukkan pandangan dunia mereka yang berbeda dengan kita, tentang kejahatan.”
Resolusi juga mendorong pemerintah AS menggunakan segala alat dalam meminta pertanggung-jawaban pejabat PKC, termasuk Undang-Undang Akuntabilitas HAM Global Magnitsky, yang memungkinkan sanksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat.