Sebuah pukulan telak bagi kebijakan ekonomi Presiden Trump. Mahkamah Agung AS memutuskan menentang sebagian besar tarif Trump hari Jumat. Berikut pernyataan Presiden Trump.
[Presiden Trump]:
“Hari ini saya akan menandatangani perintah untuk mengenakan tarif global sebesar 10% berdasarkan pasal 122 di atas tarif normal yang sudah dikenakan. Kami juga memulai beberapa pasal 301 dan penyelidikan lain untuk melindungi negara dari praktek perdagangan tidak adil dari perusahaan dan negara lain.”
Trump telah menggunakan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional untuk menerapkan tarif. Hukum ini memungkinkan presiden untuk mengatur impor di saat darurat. Trump berkata masuknya obat-obatan terlarang dari China, Kanada dan Meksiko, serta defisit perdagangan yang besar adalah keadaan darurat.
Keputusan Mahkamah Agung berdampak pada tarif timbal balik setiap negara serta tarif 25% pada China, Kanada dan Meksiko atas obat-obatan terlarang. Tarif Trump untuk baja dan aluminium tidak terpengaruh karena diimplementasikan dengan hukum yang berbeda.
Kepala Hakim John Roberts menulis bahwa interpretasi pemerintah pada UU akan memberi Presiden wewenang tak terbatas untuk memaksakan dan mengubah tarif. Ia berkata itu akan memberi perluasan besar-besaran kekuasaan presiden atas kebijakan tarif. Ia menambahkan dalam 50 tahun sejak UU disahkan, tidak ada presiden yang pernah menggunakannya untuk mengenakan tarif dengan skala sebesar ini.
Namun, Hakim Clarence Thomas berpendapat bahwa pemblokiran tarif presiden tidak bisa dibenarkan dengan hukum dan konstitusi. Ia menulis bahwa pengadilan telah sejak lama mengakui Kongres dapat memberi keleluasaan pada Presiden di bidang perdagangan dengan negara lain.
Di pendapat mayoritas, enam hakim pemerintahan Trump mungkin diperlukan untuk mengembalikan miliaran dolar ke importir yang telah membayar tarif dibawah UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Mahkamah Agung juga mengakui bahwa proses pengembalian dana ini kemungkinan akan berantakan. Trump berkata mungkin butuh bertahun-tahun untuk melakukannya.
Para pejabat Gedung Putih berkata mereka dapat menggunakan langkah lain untuk melaksanakan agenda tarif Presiden Trump. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hasset berkata bahwa ada otoritas hukum lain yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang sama. Sementara Menteri Keuangan Scott Bessent juga berkata ada plan B untuk mencapai struktur tarif yang sama.