Fokus

Menlu Inggris Dukung Rakyat Hong Kong; Dianggap Campuri “Urusan Domestik”

Pada 1 Juli lalu, demonstran Hong Kong sempat menduduki Dewan Legislatif Hong Kong, yang ditanggapi oleh Menlu Inggris Jeremy Hunt. Ia mengutuk kekerasan, namun menghimbau pemerintah Hong Kong agar jujur pada opini publik.

[Jeremy Hunt, Menlu Inggris]:
“Kami di Inggris mengecam tindakan brutal dari pihak manapun. Tapi kami mendesak pihak berwenang untuk tidak menggunakan insiden itu sebagai alasan penindasan, namun seyogyanya memahami akar penyebab insiden itu, bahwa rakyat Hong Kong sangat cemas karena kebebasan fundamental mereka dilanggar.”

Pidato Hunt tersebut disikapi dengan gusar oleh Komunis Tiongkok.

[Liu Xiaoming, Dubes Tiongkok untuk Inggris]:
“Pemerintah Inggris telah memilih sisi yang salah, mendukung para pelanggar brutal.”

Hunt memberi sanggahan pada 4 Juli.

[Jeremy Hunt, Menlu Inggris]:
“Izinkan saya menjelaskan apa yang saya katakan. Saya mengatakan, saya dan Inggris mengutuk semua tindakan kekerasan. Yang saya katakan adalah, untuk meredam kekerasan bukanlah dengan penindasan, tetapi dengan memahami kecemasan para pendemo, yaitu kebebasan yang mereka miliki selama ini, sangat mungkin akan dirusak oleh peraturan ekstradisi yang baru.”

Tahun ini, Komunis Tiongkok telah memaksa Hong Kong merevisi undang-undang ekstradisinya, menyebabkan penolakan keras dari semua lapisan masyarakat Hong Kong.

Dalam “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris” tahun 1984, disebutkan bahwa Daerah Administratif Khusus Hong Kong akan menjalankan otonomi tingkat tinggi dan menikmati kekuasaan yudikatif eksekutif, legislatif dan independen.

[Jeremy Hunt, Menlu Inggris]:
“Perjanjian yang kami tandatangani pada tahun 1984, perlu bertahan selama 50 tahun. Inggris berharap semua pihak dapat mematuhi perjanjian ini.”

Komunis Tiongkok mengklaim isi dari “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris” tersebut telah diimplementasikan dalam “Hukum Dasar Hong Kong”, yaitu hukum dalam negri, sehingga “Deklarasi Bersama” dianggap telah gugur. Inggris bahkan dianggap telah mencampuri “urusan domestik” Hong Kong.

Namun beberapa pengacara berpendapat argumen ini tidak benar, karena eksis atau batalnya sebuah perjanjian internasional ditentukan oleh isi perjanjian itu sendiri, bukan secara otomatis gugur atas interpretasi salah satu pihak.

[Ye Ning, Pengacara di AS]:
“Perjanjian internasional ini telah anda tandatangani, oleh karenanya Anda masih terikat oleh perjanjian internasional. Perjanjian “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris” itu juga mengikat pihak Inggris. Anda tidak boleh hanya menghapus kewajiban pihak Anda saja.”

Hunt berkata, ia tidak mempertanyakan kedaulatan Hong Kong. Ia hanya menekankan bahwa perjanjian internasional harus dipatuhi.

[Tang Jingyuan, Komentator Masalah Terkini di AS]:
“Jika Komunis Tiongkok menginjak-injak perjanjian internasional yang telah ia tanda tangani sendiri, konsekuensi yang paling ringan adalah kredibilitas internasionalnya yang tersisa sedikit tersebut akan hancur. Negosiasi Komunis Tiongkok dengan negara lainnya, mungkin juga karena kredibilitasnya hancur, akan menghadapi situasi sulit atau rusak.” (ntdtv/crl/lia)