Saat aliansi Barat meningkatkan kewaspadaan atas aktivitas militer China di Indo-Pasifik, pasukan China justru dikabarkan akan berparade di Beijing Rabu depan. Parade ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan China dalam perang China-Jepang kedua. Hari Kamis, China merilis daftar pemimpin asing yang akan menghadiri parade mendatang. Di posisi teratas adalah Vladimir Putin dari Rusia, dan Kim Jong-un dari Korea Utara. Peserta lainnya termasuk pejabat dari Iran, Belarus, dan beberapa negara Asia. Bahkan para pemimpin dari Indonesia dan Malaysia, yang memiliki sengketa maritim dengan China, diperkirakan akan hadir. Totalnya ada 26 pemimpin asing yang akan hadir.
Namun, para analis mencatat bahwa dukungan China terhadap invasi Rusia ke Ukraina mungkin membuat banyak negara Barat bersitegang. Sejauh ini, hanya Slowakia yang telah mengonfirmasi kehadiran. Saat ditanyai tentang ketidahadiran para pemimpin Eropa, Kemenlu China berkata kontribusi banyak negara Eropa dalam perang China-Jepang Kedua akan selalu dikenang.
Namun menilik sejarah, peran Partai Komunis China dalam perang tersebut sebenarnya sangat terbatas. Jepang secara resmi menginvasi China pada tahun 1937 dan menyerah pada tahun 1945. Saat itu, China diperintah oleh Republik China, yang sekarang berpusat di Taiwan. Militernya bertempur sebagai kekuatan utama dan menerima penyerahan resmi Jepang. Partai Komunis saat itu hanyalah milisi kecil, dan baru berkuasa kemudian setelah mengalahkan Republik China.
Kembali ke masa kini, Taiwan telah melarang pejabat maupun mantan pejabat untuk menghadiri acara terkait perang apapun yang diselenggarakan PKC. Seorang jubir Taiwan juga menampik peran Partai Komunis dalam memerangi Jepang.
Sementara itu, media Jepang mengatakan Tokyo telah memperingatkan negara lain melalui kedutaan besarnya, mengatakan bahwa parade militer China sangat berfokus pada isu-isu sejarah masa lalu dan membawa pesan-pesan anti Jepang yang kuat. Mereka menyarankan para pemimpin untuk berpikir dengan cermat sebelum hadir.
Jika dilihat lebih luas, para anggota parlemen dan analis politik AS telah menggambarkan China, Korea Utara, Rusia, dan Iran sebagai poros kejahatan baru. Kini, beberapa cendekiawan Barat menyebut mereka sebagai poros pergolakan, merujuk pada peran mereka dalam konflik global.
