Fokus

Parlemen Inggris Menyerukan untuk Mempermalukan Bisnis yang Terkait Pelanggaran HAM

Seorang mantan menteri perdagangan Inggris mendesak pemerintahnya untuk “menyebut dan mempermalukan” bisnis yang berdagang di wilayah Xinjiang Tiongkok.

Itu terjadi di tengah kekhawatiran atas pelanggaran HAM Beijing terhadap Uighur dan minoritas lainnya di wilayah tersebut.

Menlu Inggris, Nigel Adams mengatakan pemerintah Inggris terganggu oleh laporan tentang bagaimana orang Uighur diperlakukan di Xinjiang.

Tapi anggota parlemen mendesaknya untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Seorang mantan menteri perdagangan mengatakan, sudah waktunya mengalihkan bisnis, dari wilayah tersebut.

Mantan Menteri perdagangan Inggris: “Saya menduga, pemerintah Tiongkok tidak peduli dengan apa yang kita katakan di Majelis ini, tapi mereka peduli dengan apa yang dilakukan bisnis Inggris, dan jika bisnis Inggris itu, menarik mundur bisnisnya sebagai akibat dari pelanggaran HAM Ada banyak negara bersahabat lainnya seperti India, yang dapat melakukan apa pun yang dapat dilakukan Tiongkok. Jadi apa yang dilakukan menteri? Untuk memanggil bisnis-bisnis itu, menyebut dan mempermalukan mereka, dan mengatakan bahwa mereka harus memindahkan impor dan ekspor mereka dari Tiongkok?”

Dia berkata, bisnis-bisnis di Tiongkok itu tidak lebih baik dari pedagang budak abad ke-18, yang katanya, membangun bisnis mereka di atas kesengsaraan.

Sebagai tanggapan, menlu mengatakan pemerintah telah memberikan panduan untuk bisnis di Xinjiang.

Menlu Inggris: “Panduan yang mereka butuhkan untuk memahami risiko moral, reputasi, hukum, dan ekonomi dalam melakukan bisnis di Xinjiang. Ini adalah untuk bisnis, untuk meyakinkan diri mereka sendiri dan pelanggan mereka, bahwa aktivitas mereka sama sekali tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang.”

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan mendesak bersama, dari mantan pemimpin Konservatif, Sir Iain Duncan Smith.

Dia mengemukakan kekhawatiran bahwa kerabat saksi yang memberikan bukti di pengadilan Uighur baru-baru ini, dipaksa memberikan pernyataan palsu kepada TV pemerintah Tiongkok.

Pengadilan tersebut, yang dipimpin oleh pengacara HAM terkemuka, Sir Geoffrey Nice, menilai apakah negara Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang.

Anggota parlemen Inggris: “Saya menghadiri pengadilan itu, saya melihat gambar krematorium massal dan seorang Ibu muda, yang dipenjara selama beberapa tahun. Kembar tiganya dikembalikan dengan tanda di leher mereka, dan satu dikembalikan sebagai mayat beku. Untuk keberaniannya memberikan bukti pada penyelidikan, dia membuat keluarganya diarak di TV oleh otoritas Tiongkok. Hal yang benar untuk dilakukan oleh menteri, adalah mendukung pengadilan itu secara terbuka. Jika tidak, kita akan berakhir seperti PBB, sebagai pihak yang putus asa ketika harus meminta pertanggungjawaban Tiongkok.”

Adams berkata, para pejabatnya akan mempelajari laporan yang dihasilkan dari pengadilan Uighur “dengan sangat hati-hati.”

Ada anggota parlemen dari kedua belah pihak, yang mengatakan sudah waktunya untuk mengambil sikap yang lebih kuat terhadap negara Tiongkok.

Lebih banyak artikel Fokus, silahkan klik di sini. Video, silahkan klik di sini.

VIDEO REKOMENDASI