Pemerintahan Trump mengusulkan perubahan pada visa H1B, mengatakan perusahaan-perusahaan teknologi memanfaatkan program visa ini untuk merekrut tenaga kerja asing murah. Koresponden NTD Jack Bradley melaporkan.
Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan perubahan sistem visa H1B untuk pekerja asing. Dikhawatirkan perusahaan-perusahaan teknologi AS merumahkan pekerja Amerika dan menggantikannya dengan tenaga kerja asing yang jauh lebih murah.
Microsoft, misalnya, memberhentikan sekitar 9.000 pekerja dalam putaran PHK terbarunya tahun ini. Data pemerintah menunjukkan Microsoft menerima hampir 9.500 visa H1B tahun lalu. Wakil Presiden JD Vance mengangkat isu ini baru-baru ini di podcast All-In.
[JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat]:
“Anda lihat beberapa perusahaan teknologi besar yang memberhentikan 9.000 pekerja lalu mereka mengajukan banyak visa luar negeri. Rasanya itu Microsoft yang memecat, ya, 9.000 orang. Lalu saya pikir, tunggu sebentar, rekor keuntungan, rekor kapitalisasi pasar.”
Dan bukan hanya Microsoft. Banyak perusahaan teknologi terkemuka lainnya juga telah menerima ribuan persetujuan H-1B tahun lalu, seperti Google, Amazon, Meta, dan Tesla.
Kini, kekhawatiran itu disuarakan oleh Gubernur Florida, Ron de Santis, pada hari Senin.
[Ron de Santis, Gubernur Florida]:
“Contohnya ada beberapa perusahaan teknologi ini, mereka memberhentikan semua pekerja Amerika dan kemudian mengimpor orang dengan visa H1B untuk bekerja dengan biaya lebih murah. Saya pikir itu penipuan total.”
Awal bulan ini terungkap bahwa Microsoft telah memperkerjakan teknisi China untuk dukungan teknis militer AS. Menteri pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa Departemen Pertahanan telah menggunakan pekerja berbasis China untuk layanan cloud-nya. Ia menyebutnya hal itu potensi kerentanan bagi keamanan siber militer AS.
[Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS]:
“Ternyata beberapa perusahaan teknologi menggunakan tenaga kerja murah China untuk membantu layanan cloud Departemen Pertahanan. Ini jelas tidak dapat diterima, terutama dengan ancaman digital saat ini.”
Ketika hal ini terungkap, Microsoft yang adalah kontraktor utama pemerintah AS berkata akan berhenti memperkerjakan teknisi berbasis di China untuk proyek militer AS.
Di hari yang sama, pada 18 Juli Hegseth berkata ia akan meluncurkan peninjauan untuk memastikan hal ini tidak terjadi di bagian lain Departemen Pertahanan.
Jack Bradley, NTD News.
Microsoft menanggapi kekhawatiran atas penggunaan visa H1B. Dalam sebuah pernyataan pada CFO Dive, seorang jubir mengatakan tidak ada hubungan antara aplikasi H1B dengan PHK Microsoft baru-baru ini. Jubir tersebut menambahkan beberapa karyawan yang terdampak bahkan menggunakan visa H1B. Pernyataan itu juga berbunyi bahwa 78% petisi H1B Microsoft tahun lalu adalah untuk memperpanjang visa karyawan, bukan untuk karyawan baru yang datang ke AS.
