Salah satu perusahaan terbesar milik China di Kamboja dituduh menjalankan kerajaan kriminal. USS Prince Group dan pendirinya, Chen Zhi, memimpin salah satu sindikat kejahatan transnasional terbesar di Asia. Pekan lalu, AS menyita hampir 130.000 Bitcoin, senilai $15 miliar, dalam penggerebekan aset kripto terbesar yang pernah ada. Inggris juga membekukan 19 properti Chen di London, termasuk satu properti senilai lebih dari $133 juta. Kini, Singapura dan Thailand telah bergabung dalam penyelidikan ini. Chen didakwa dengan penipuan transfer, pencucian uang, dan kerja paksa, serta menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. Ia berasal dari provinsi Fujian di China, basis politik pemimpin China Xi Jinping, dan sekutu dekatnya, Cai Qi.
Seorang taipan kelahiran China, Chen Zhi, pendiri Prince Group Kamboja, sedang dalam pelarian. Salah satu kompleks penipuannya, di dekat ibu kota negara, kini ditinggalkan. Dokumen pengadilan berkata ia menjalankan setidaknya 10 pusat penipuan di seluruh Kamboja dengan apa yang disebut ladang telepon dan jutaan nomor palsu.
John Eisenberg, asisten jaksa agung AS untuk Departemen Kehakiman, menuduh kelompok tersebut melakukan perdagangan pekerja, mengurung mereka dengan kondisi seperti penjara dan memaksa mereka menipu orang secara daring.
Chen memegang beberapa paspor dan memulai bisnisnya di Provinsi Fujian, China. Setelah pindah ke Kamboja pada tahun 2011, ia menjadi warga negara melalui investasi dan meluncurkan Prince Group pada tahun 2015.
Perusahaan ini merambah ke bidang real estat, perbankan, kasino, bahkan penerbangan, dan sekarang beroperasi di lebih dari 30 negara dan wilayah.
Namun, perjalanan Chen menjadi kaya cukup mencurigakan, dengan tidak adanya catatan jelas tentang asal usul uang modalnya. Ia juga menjabat sebagai penasihat mantan perdana menteri Kamboja dan pemimpin saat ini, dan menerima penghargaan nasional tertinggi Kamboja.
Sebuah laporan oleh lembaga pemikir Pacific Economics yang berbasis di AS mengklaim kelompok itu menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar dalam proyek-proyek resor di Palao, yang diduga berfungsi sebagai alat untuk pengaruh politik Beijing.
China telah berulang kali menekan Palao untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pada bulan Maret tahun ini, Kemenlu Taiwan memperingatkan bahwa China telah lama menggunakan organisasi pengusaha dan penjahat China untuk menyusup ke Palau dengan kedok pengembangan lahan dan investasi.
Kementerian menambahkan bahwa jaringan-jaringan ini terlibat dalam pencucian uang, perjudian, penipuan, dan kegiatan ilegal lainnya untuk menyusup secara ekonomi dan menekan negara tersebut.