Trump Resmi Tandatangani UU HAM dan Demokrasi Hong Kong

Pada hari Rabu 27 November, Voice of America melaporkan Presiden Trump mengumumkan bahwa ia telah menandatangani “UU HAM dan Demokrasi Hong Kong” dan “Undang-Undang Perlindungan Hong Kong”.

Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menandatangani kedua undang-undang itu untuk menghormati Presiden Tiongkok Xi dan rakyat Hong Kong. Dengan ditandatanganinya undang undang tersebut, ia berharap bahwa para pemimpin Tiongkok dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, demi perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua pihak.

Dewan Perwakilan AS dan Senat mengesahkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong minggu lalu dan menyerahkannya ke Gedung Putih, tetapi Presiden Trump membutuhkan waktu beberapa hari sebelum akhirnya menandatanganinya, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas. Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro kemudian secara terbuka menyatakan bahwa tim pengacara Gedung Putih sedang meninjau UU tersebut.

Dalam sebuah wawancara pada hari Senin, Navarro mengatakan bahwa Presiden sebenarnya perlu melalui serangkaian prosedur untuk menandatangani UU tersebut. Presiden juga harus menunggu karena UU tersebut harus melewati kantor penasihat hukum Gedung Putih.

UU HAM dan Demokrasi Hong Kong memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia di Hong Kong, dan mengharuskan Dewan Negara untuk meninjau kembali otonomi Hong Kong setiap tahun; untuk memutuskan apakah akan memperpanjang status ekonomi khusus Hong Kong.

Partai Komunis Tiongkok telah berulang kali menyatakan bahwa pengesahan UU ini oleh Amerika Serikat telah “mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok”. Namun Senator AS Marco Rubio mengatakan bahwa UU itu hanya membahas bagaimana pemerintah AS memperlakukan pejabat Hong Kong dan Tiongkok, yang merupakan masalah internal Amerika Serikat, bukan masalah internal Tiongkok. (ntdtv/lia)