Fokus

UU HAM dan Demokrasi Hong Kong: Satu Langkah Lagi Menjadi UU Resmi di AS

Demonstrasi di HK (Foto: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)
Demonstrasi di HK (Foto: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong pada hari Rabu, 20 November lalu, dan rencananya akan ditandatangani oleh Trump sebelum dinyatakan resmi berlaku.

Undang-undang HAM dan Demokrasi Hong Kong ini mengatur bahwa Amerika Serikat akan meninjau ulang keabsahan otonomi Hong Kong setiap tahunnya, untuk mendapatkan status khusus dalam perdagangan dengan AS.

UU juga menyatakan bahwa AS akan mengizinkan warga Hong Kong untuk mendapatkan visa untuk bekerja atau belajar di Amerika Serikat, walaupun mereka pernah ditangkap atau terlibat dalam demonstrasi damai yang mendukung HAM. Sementara, mereka yang bertanggung jawab atas “penculikan dan penyiksaan orang-orang yang mendukung HAM yang dijunjung secara internasional di Hong Kong” akan diberikan sanksi serta dilarang memasuki Amerika Serikat.

Trump akan memiliki waktu 10 hari, diluar hari Minggu, untuk menandatangani UU ini, atau ia bisa menggunakan hak vetonya sebagai Presiden untuk menolak. Namun veto juga akan sulit untuk dikabulkan, karena UU ini telah diloloskan oleh kedua partai, yaitu Republik dan Demokrat hampir tanpa penolakan. Dibutuhkan setidaknya 2/3 suara dari Senat dan DPR untuk mengabulkan hak veto Presiden.

Dilansir dari Reuters, satu hari setelah UU HAM dan Demokrasi Hong Kong disahkan, People’s Daily yang merupakan corong mulut Partai Komunis Tiongkok marah besar dengan pengesahan ini dan meminta Amerika Serikat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan dalam negri Tiongkok.

“Jika pihak AS dengan keras berpegang teguh pada jalannya, pihak Tiongkok akan mengambil tindakan keras untuk melakukan balas dendam yang tegas, dan semua konsekuensi akan ditanggung oleh AS,” bunyi tajuk halaman depan media Partai tersebut.

Mentri Luar Negri Partai Komunis Tiongkok Wang Yi bahkan memberikan pernyataan bahwa UU ini akan “menghancurkan Hong Kong”.

Hong Kong yang hingga kini telah menjadi pusat keuangan internasional, merupakan kota yang sangat penting bagi Tiongkok karena kota itu menikmati pengecualian atas sanksi-sanksi ekonomi yang dikenakan AS pada Tiongkok. Dengan penerapan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong oleh AS, status khusus Hong Kong ini bisa dibatalkan jika AS menilai kebebasan di Hong Kong diabaikan oleh Partai Komunis Tiongkok. (ntdindonesia/lia)