Undang-undang persatuan etnis China memungkinkan PKC untuk menuntut warganya atau entitas China di luar negeri, jika PKC menganggap tindakan mereka merusak persatuan nasional atau memicu separatisme. Aturan ini bisa digunakan untuk menghukum atau mengintimidasi pengkritik rezim di luar negeri termasuk di AS.
Anggota DPR AS sedang mendesak resolusi dwipartai yang mengutuk hukum tersebut. Mereka menyatakan bahwa undang-undang ini akan memperluas upaya PKC untuk membawa ideologinya ke kancah internasional dan menghapus hak beragama dan berbudaya. Mereka khawatir hukum ini berisiko mengriminalisasi berbagai macam aktivitas di AS, termasuk aksi damai, ibadah dan pemberitaan media.
