Jepang harus menunggu sedikit lebih lama untuk mengonfirmasi perdana menteri berikutnya. Keputusan telah diundur hingga setidaknya 20 Oktober setelah keputusan mendadak partai Komeito untuk meninggalkan koalisi.
Awal bulan ini, mantan menteri keamanan ekonomi Jepang Sanae Takaichi terpilih menjadi presiden Partai Liberal Demokrat yang berkuasa. Menurut tradisi, ketua partai yang berkuasa biasanya menjadi perdana menteri negara tersebut.
Kemenangan Takaichi awalnya memicu perayaan di pasar keuangan. Namun, Komeito yang telah berkoalisi dengan LDP selama 26 tahun, secara tak terduga mundur dari koalisi. Hal ini melemahkan perolehan kursi partai di kedua majelis Parlemen Jepang dan menciptakan ketidakpastian akan nasib Takaichi menjadi perdana menteri.
Di Jepang, perdana menteri secara resmi dipilih melalui pemungutan suara oleh kedua majelis parlemen. Pada hari Selasa, Takaichi mengadakan pertemuan dengan anggota partai untuk menyatukan dan memperkuat dukungan dalam LDP, sementara Komeito kini menjadi oposisi.
Menurut Akio Yaita, mantan kepala biro Taipei Sankei Shinbun, perubahan mendadak Komeito terjadi setelah pertemuan dengan duta besar China untuk Jepang. Yaita yakin alasan sebenarnya dari perubahan Komeito bukanlah donasi politik atau koordinasi suara seperti yang mereka katakan. Sebaliknya, ia menunjuk pada sikap kuat Takaichi yang pro-AS dan anti China, yang bertentangan dengan posisi Komeito yang secara tradisional pro-China.
Partai oposisi terbesar, Partai Demokrat Konstitusional, kini berharap untuk menyatukan oposisi dan mengajukan calon perdana menteri, yang bertujuan untuk mengubah pemerintahan. Namun, tiga partai oposisi utama memiliki perbedaan pendapat mengenai isu-isu utama seperti ekonomi, keamanan nasional, dan reformasi konstitusi.
Pemungutan suara untuk mengukuhkan perdana menteri baru Jepang yang semula direncanakan pada 15 Oktober telah ditunda, dan diperkirakan menjadi 20 Oktober.