Pemimpin China Xi Jinping berada di Pyongyang untuk kunjungan kenegaraan dua hari, yang pertama dalam tujuh tahun. Dibandingkan dengan kunjungan terakhirnya tahun 2019, Korea Utara menyambut Xi dengan lebih agresif. Hanya sehari sebelum kedatangannya, saudari Kim Jong-un mengumumkan program senjata nuklir Korut sama sekali tidak terbuka untuk negosiasi.
Korut menambahkan program senjata nuklir dalam konstitusinya tahun 2023, dan Kim Jong-un menyatakan status nuklir negara itu tidak dapat dirubah.
Hari Senin, presiden Korsel secara terbuka menyatakan mereka tetap teguh pada denuklirisasi total, sementara Jepang berkata mereka mengamati pembicaraan antara Xi dan Kim, termasuk soal nuklir.
Walau Beijing menegaskan keinginannya pada Semenanjung Korea yang bebas nuklir, Xi tetap menekankan dukungan pada Kim yang tidak berubah. Ini membuat para ahli mempertanyakan apakah Xi telah menerima Korut sebagai negara bersenjata nuklir. Di hari kedatangannya, Xi menerbitkan artikel di media negara Korut yang menyerukan kerjasama strategis untuk kebangkitan militer dan hegemoni.
Malam harinya, Xi dan Kim bertemu, dimana Xi mengusulkan pertukaran militer dan kontak masyarakat yang lebih luas setelah pembukaan lintas perbatasan. Pembicaraan ini terjadi saat Korut semakin dekat dengan Rusia, dimana kedua negara telah menandatangani klausul pertahanan bersama.
Kim bahkan telah mengirim pasukan untuk membantu perang Rusia di Ukraina, bersama pengiriman senjata dalam jumlah besar. Sebagai balasannya, Vladimir Putin menyediakan teknologi militer canggih bagi Korea Utara.
Pertanyaan yang menjadi sorotan dalam kunjungan Xi ke Korut ini adalah apakah China sedang berusaha mendekati kemitraan Rusia-Korut. Bulan lalu, Xi menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, mempromosikan visinya tentang tatanan dunia multipolar.
Beberapa analis berpendapat bahwa kunjungannya adalah tanda jelas dinamika perang dingin baru di Asia Timur Laut. Dengan Rusia dan Korut yang memperkuat hubungan mereka, kunjungan dipandan sebagai upaya memberi jaminan ekonomi dan keamanan pada Korut, sekaligus membentuk keseimbangan strategis baru yang berpusat di Beijing.
