Minggu lalu, Presiden Trump melakukan serangkaian lawatan penting ke Timur Tengah, bersama CEO perusahaan teknologi. Kunjungan itu diakhiri dengan pengumuman kesepakatan AI antara AS dan negara kawasan Teluk bernilai miliaran dolar AS. Namun, kesepakatan telah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen Demokrat, memperingatkan itu dapat memberi celah bagi China untuk akses ke AI mutakhir Amerika.
Gedung Putih menanggapi kekhawatiran itu hari Senin.
[Karoline Leavitt, Jubir Gedung Putih]:
“Perjanjian AI ini, khususnya yang ditandatangani oleh menteri perdagangan di UEA, punya jaminan keamanan untuk memastikan bahwa China tidak akan mendapatkan keuntungan, tetapi AS yang mendapatkan keuntungan dalam hal AI, dan bahwa UEA dan AS bekerja sama untuk berinvestasi di bidang ini.”
AS dan Uni Emirat Arab akan bermitra untuk membangun pusat data AI terbesar di luar Amerika.
Kampus AI seluas 16rb meter persegi akan dibangun di ibu kota UEA, Abu Dhabi. Kesepakatan ini memperkuat komitmen negara itu untuk berinvestasi di AS. Perjanjian mencakup penyelarasan peraturan keamanan kedua belah pihak serta memperkuat ketentuan terkait keamanan teknologi.
Sementara di Arab Saudi, Nvidia berencana mengirimkan 18.000 chip AI mutakhirnya ke pusat data yang sedang dibangun oleh Humane, yakni perusahaan rintisan baru di bidang infrastruktur AI yang berada dibawah pengawasan pemerintah Saudi.
[Karoline Leavitt, Jubir Gedung Putih]:
“Bagian dari perjalanan ke Timur Tengah adalah untuk memastikan bahwa mitra Teluk kita mengetahui AS ada untuk mereka dan mereka harus berinvestasi di AS, bukan di China.”
Negara-negara kawasan Teluk telah berupaya untuk mengalihkan ekonomi mereka dari komoditi energi ke teknologi tinggi. Kunjungan Trump kali ini mendorong terwujudnya hal itu.
Departemen Perdagangan AS minggu lalu mencabut aturan pemerintahan Biden terkait ekspor chip AI ke pasar luar negeri. Aturan tersebut membagi negara-negara asing menjadi tiga bagian. UEA dan Arab Saudi merupakan negara-negara yang dibatasi dalam perolehan chip AS. Sementara pemerintahan Trump lebih memilih perjanjian satu lawan satu terkait teknologi AI.
