Hari Selasa pejabat Trump berkata pemerintah siap membatalkan kontrak senilai 100 juta dolar dengan Universitas Harvard.
Deplu AS meminta kedutaan dan konsulatnya untuk menghentikan sementara semua pengajuan visa pelajar baru. Simak selengkapnya.
Sehari setelah Presiden Trump mengancam membatalkan dana hibah 3 miliar dolar untuk Harvard, media melaporkan kemungkinan pembatalan kontrak senilai 100 juta dolar.
Laporan berkata Harvard akan menerima surat terkait pembatalan yang tertunda, dan bahwa Administrasi Layanan Umum akan meminta lembaga pemerintah pusat mengidentifikasi kontrak yang tersisa dengan Harvard. Selanjutnya lembaga akan menentukan kontrak-kontrak itu dibatalkan atau dialihkan.
Presiden Trump diperkirakan akan meminta lembaga pemerintah mencari vendor baru terkait dana hibah ini. Deplu AS juga telah menginstruksikan kedutaan besar dan konsulat AS di seluruh dunia menghentikan sementara pengajuan visa pelajar.
Perintah tersebut dikirimkan oleh Departemen Pertahanan AS melalui telegram diplomatik, ditandatangani oleh Menlu Marco Rubio. Pernyataan menyebutkan para pejabat sedang meninjau dan mengembangkan cara menyeleksi dan memeriksa data pelamar visa, termasuk meninjau akun media sosial mereka.
Jubir Deplu Tammy Bruce menyampaikan beberapa hal terkait keputusan visa pelajar.
[Tammy Bruce, Juru Bicara Departemen Luar Negeri]:
“Kami menganggapi dengan serius seluruh proses pemeriksaan pada siapa saja yang masuk ke negara ini dan akan terus melakukannya. Kami akan terus memeriksa dan terus berminat. Terlepas apakah pelajar atau turis yang butuh visa atau siapa pun Anda, kami akan memeriksa Anda. Saya pikir mengapa itu terjadi? Tampaknya ini menjadi hal yang kontroversial. Tapi seharusnya tidak demikian. Setiap negara harus menganggap serius dan memeriksa siapa saja yang masuk. Jadi, jika Anda akan mengajukan visa, taati proses dan langkah-langkahnya, dan bersiaplah untuk diperiksa dan kami akan menindaklanjuti.”
Bruce menolak berkomentar pada laporan pemerintah yang akan memperluas pemeriksaan medsos.
Langkah terbaru departemen adalah bagian dari upaya pemerintah yang untuk memblokir atau mencegah perilaku anti-Semit di kampus-kampus, dimana pemegang visa pelajar dan greencard dapat dideportasi jika terlibat.
Departemen berkata tindakan itu adalah ancaman pada kebijakan luar negeri AS, dan menuduh mereka pro-Hamas. Namun kritik berkata ini adalah serangan pada kebebasan berbicara.
Pemerintah juga mengambil tindakan untuk mencegah mahasiswa-mahasiswa asing mendaftar di Harvard, walau janji temu visa pelajar yang telah dijadwalkan masih akan berlaku.