Seorang anggota parlemen Inggris memberikan peringatan. Sebuah perusahaan investasi besar Hong Kong yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok sedang bergerak untuk mengakuisisi infrastruktur utama Inggris. Target terbarunya, penyedia air terbesar di Inggris. Berikut selengkapnya.
Mantan pemimpin Partai Konservatif Inggris Ian Duncan Smith menulis di surat kabar Telegraph bahwa PKT sedang melancarkan pengambilalihan diam-diam dan menargetkan infrastruktur penting negara. Potensi akuisisi berikutnya adalah penyedia air terbesar di Inggris, Thames Water. Perusahaan ini memasok air dan pengelolaan limbah kepada sekitar 16 juta pelanggan di London, Oxford, dan kota-kota lainnya.
Masalahnya, kini Thames Water sedang terbebani utang sekitar 22 miliar dolar dan berjuang untuk menghindari kebangkrutan. Pemerintah Inggris sedang mempersiapkan rencana cadangan untuk menasionalisasi perusahaan sementara waktu sebelum menjualnya, namun disinilah CKI Infrastructure Holdings atau CKI yang berbasis di Hong Kong menawarkan diri sebagai calon pembeli.
Duncan Smith menekankan bahwa CKI terkait Partai Komunis Tiongkok. Ketua dan direktur eksekutif CKI, Victor Lee Tzar-kuoi, juga menjabat sebagai anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, badan penasihat politik tertinggi Tiongkok, dan bagian dari Sistem Front Bersatu, yang bekerja untuk membantu pengaruh rezim Tiongkok di dalam dan luar negeri.
CKI telah memiliki atau sebagian memiliki berbagai perusahaan utilitas Inggris, mulai dari pemasok listrik, jaringan listrik Inggris, hingga Jaringan Air dan Gas Utara, serta berbagai proyek energi terbarukan.
Mantan pejabat intelijen senior Inggris Simon Gas memperingatkan bahwa penjualan Thames Water pada perusahaan yang dikendalikan Tiongkok dapat memberi Beijing akses ke data pelanggan sensitif. Duncan Smith mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang benar-benar swasta di Tiongkok, karena rezim Tiongkok memiliki kendali penuh.
Berdasarkan undang-undang intelijen nasional Tiongkok, semua organisasi dan perusahaan di Tiongkok diwajibkan untuk mendukung upaya intelijen nasional, termasuk berbagi data.
