NTD Indonesia

Tag: AS China

  • Laporan: Dana Pajak A.S. Bantu Danai Militer China

    Laporan: Dana Pajak A.S. Bantu Danai Militer China

    Sebuah laporan investigasi terbaru dewan kongres Amerika Serikat mengungkap bahwa miliaran dolar dana dari pajak warga AS secara tidak langsung membantu industri militer China. Dana ini disalurkan melalui proyek bersama antara lembaga penelitian AS dan China.

    Hibah Pentagon senilai lebih dari 2,5 miliar dolar diketahui membantu mendanai penelitian sensitif yang bekerjasama dengan lembaga yang terkoneksi dengan industri militer China. Beberapa diantaranya sudah masuk dalam daftar hitam pemerintah AS.

    Anggota Komite Khusus tentang PKC dari Partai Republik menulis,

    “Tidak ada pembenaran dana pajak AS dipakai mendanai proyek yang dilakukan oleh entitas yang terbukti memfasilitasi pelanggaran HAM dan yang mendukung sistem pengawasan massal China”

    Komite menyoroti kekhawatiran yang telah ada selama bertahun-tahun.

    [Rep. John Moolenaar, Ketua Komite Khusus tentang PKC]:

    “Jadi apa yang kami temukan adalah bahwa banyak penelitian yang dilakukan di bawah usaha patungan ini, menguntungkan militer. Dan tentu saja, kami sadar bahwa Partai Komunis China semakin agresif baik di dalam negeri dan di seluruh dunia. Mereka menggunakan segala taktik untuk menyusup ke institusi kita, dan benar-benar mengganggu cara hidup kita.”

    Laporan setebal 80 halaman tersebut mencatat beberapa contoh, termasuk kasus seorang ilmuwan nuklir dari Institut Carnegie di Washington yang juga bekerja untuk institusi di China. Ia menggunakan dana Pentagon untuk penelitian tentang pengembangan senjata nuklir. Pemerintah China bahkan mengakuinya ikut berkontribusi mewujudkan misi negara.

    Moolenaar mengusulkan RUU yang menuntut transparansi penuh untuk proyek penelitian dan meminta Pentagon berhenti mendanai proyek yang terkoneksi dengan entitas China yang masuk daftar hitam.

    Komite juga membuat beberapa rekomendasi kepada Departemen Perang, yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Pertahanan.

  • AS Targetkan Produk Hasil Kerja Paksa Tiongkok

    AS Targetkan Produk Hasil Kerja Paksa Tiongkok

    Pengawasan ketat atas impor barang hasil kerja paksa meluas ke komoditas seperti baja dan tembaga asal Tiongkok. Informasi terbaru ini disampaikan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan Departemen Kehakiman di Washington DC. Koresponden Jason Blair melaporkan.

    Baja, litium, tembaga, soda costic, dan biji kurma yang dikirim dari Tiongkok kini masuk dalam kategori pemeriksaan prioritas oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Kerja Paksa Uighur.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan,

    “Penggunaan tenaga kerja paksa sangat menjijikkan. Kami akan meminta perusahaan Tiongkok bertanggungjawab atas penyalahgunaan ini dan menghilangkan ancaman yang ditimbulkan terhadap kemakmuran kami.”

    Menteri Tenaga Kerja AS, Lori Chavez de Ramier, mengatakan dalam sebuah pernyataan,

    “Amerika yang pertama berarti menjauhkan produk luar hasil kerja paksa dari rak-rak kami dan memastikan lini bisnis warga Amerika tidak dirugikan.”

    Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Tenaga Kerja adalah anggota Satuan Tugas Pemberantasan Kerja Paksa. Mereka menerbitkan pembaruan atas strategi Undang-Undang Perlindungan Kerja Paksa Uighur yang bertujuan mencegah impor barang dari Tiongkok yang ditambang, diproduksi, dan dibuat menggunakan kerja paksa.

  • AS Beri Sinyal Tidak Perpanjang Gencatan Tarif dengan China

    AS Beri Sinyal Tidak Perpanjang Gencatan Tarif dengan China

    Pembicaraan antara AS China telah usai, namun perselisihan tampaknya masih berlanjut. Gedung Putih pada Kamis menyatakan bahwa pemerintahan Trump kemungkinan tidak akan memperpanjang gencatan tarif setelah pembicaraan terakhir dengan China.

    Reporter :

    “Adakah kemungkinan perpanjangan waktu dari batas waktu 12 Agustus?”

    [Karoline Leavitt, Jubir Gedung Putih]:

    “Sepertinya tidak, tapi biarlah Menteri Keuangan yang akan menjelaskan selaku pemimpin negosiasi. Kebijakan dagang kita dengan China saat ini akan mengurangi defisit kita sebesar $5 miliar tahun ini.”

    Pembicaran terakhir tidak menunjukkan adanya kemajuan. Meski Trump dan menteri keuangan AS berkata kerangka kesepakatan dengan China telah ada, namun waktu tersisa semakin sempit. Batas waktu 12 Agustus tinggal beberapa hari. Sebelumnya, AS mematok tarif untuk ekspor China sebesar 145%, dan China menerapkan tarif balasan sebesar 125%.

    Bessent juga menegaskan kembali bahwa AS akan menerapkan tarif tambahan hingga 100% kepada mitra dagang Rusia, dimana China menduduki peringkat teratas.

     [Kolonel Grant Newsham, Peneliti Senior di Center for Security Policy]:

    “Amerika mencoba membuat kesepakatan dagang dengan negara yang tidak punya niat untuk menepati janjinya. Usaha boleh-boleh saja, tapi jangan harap kesepakatan itu akan bisa bertahan atau membawa hasil. Cukup mengklaim kemenangan sesaat, tapi pemerintahan ini sadar bahwa kesepakatan apa pun dengan China tidak akan menguntungkan. Orang-orang di pihak kita cerdas, mereka tahu betul seperti apa China itu. Presiden Trump sendiri tahu bagaimana China pernah membuatnya kecewa, jadi ia tidak akan terjebak.

    Saya kira China bersikeras tidak akan mengalah untuk Amerika, bahkan tidak rela jika Amerika menyatakan berhasil mencapai kesepakatan, meski mereka tahu kesepakatan itu tidak akan bertahan. Jadi, saya rasa Chinalah penyebab negosiasi ini mencapai jalan buntu.”

  • Menkeu A.S. : China Akan Patuhi Kesepakatan Jika Presidennya Trump

    Menkeu A.S. : China Akan Patuhi Kesepakatan Jika Presidennya Trump

    Delegasi AS yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent akan bertemu wakil Perdana Menteri China He Li Feng pada hari Senin di Stockholm, Swedia untuk meredam ketegangan antara keduanya. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam waktu kurang dari tiga bulan.

    Perundingan akan berlangsung selama 2 hari secara tertutup. Topik yang dibahas termasuk berapa lama gencatan tarif akan berlangsung serta sanksi AS terkait penjualan fentanil dan pembelian minyak Rusia dan Iran oleh China.

    Sebelum berangkat, Bessent berkata pada wartawan bahwa perundingan akan berfokus pada pembukaan pasar China. Saat ditanya apakah China bisa diandalkan, Bessent tidak memberikan jawaban langsung, namun ia menyampaikan keyakinannya pada Presiden Trump.

    [Scott Bessent, Menteri Keuangan AS] :

    “Saya yakin mereka akan menepati janji disaat Trump adalah presiden. Jadi, di masa pertama jabatannya, ada perjanjian pembelian tertentu tahun 2020, untuk komoditi telur. Mereka memenuhi janjinya tepat waktu sesuai rencana. Saat Presiden Trump tidak lagi menjabat, mereka meninggalkan perjanjian itu begitu saja.”

    Pertemuan ketiga antara AS dan China ini terjadi segera setelah AS dan Uni Eropa mencapai kesepakatan. Keduanya sama-sama menyumbang sekitar 30% dari perdagangan global. Analis mengatakan kesepakatan AS-Uni Eropa dapat membayangi negosiasi perdagangan AS-China. Menurut berbagai laporan media, AS dan China akan memperpanjang gencatan tarif untuk tiga bulan setelah batas waktu 12 Agustus. Saat ini AS mengenakan tarif 25% untuk ekspor China dan China mengenakan tarif 10% untuk produk AS. Tahun lalu, defisit perdagangan AS dengan China mencapai $295 miliar. Pada April, Trump mengatakan tidak akan membuat kesepakatan dengan China kecuali defisit perdagangan itu diselesaikan.