Tag: demokrat

  • Gedung Putih Minta Tambahan 40% Anggaran Pertahanan Tahun Depan

    Gedung Putih Minta Tambahan 40% Anggaran Pertahanan Tahun Depan

    Sebuah jet tempur Amerika telah ditembak jatuh di Iran. Presiden Trump meminta Kongres untuk peningkatan sebesar 40% dalam pengeluaran pertahanan tahun depan. Jika disetujui, itu akan menjadi permintaan anggaran militer terbesar dalam sejarah modern. China berada di urutan teratas daftar musuh AS.

    Hari Jumat, Gedung Putih mengirim permintaan anggaran resmi ke Kongres untuk tahun fiskal berikutnya. Permintaan berupa tambahan 440 miliar dolar untuk pengeluaran pertahanan yang berjumlah 1.5 triliun dolar, peningkatan terbesar dalam beberapa dekade.

    Salah satu agenda utama anggaran adalah mengalokasikan sekitar 66 miliar dolar untuk meningkatkan kapasitas pembuatan kapal dan galangan kapal. Pendanaan juga akan dilanjutkan untuk Golden Dome, sistem pertahanan rudal nasional.

    Sementara Demokrat dengan cepat menolak proposal anggaran tersebut, senator Republik Lindsey Graham menanggapi, berkata bahwa anggaran pertahanan ini sangat dibenarkan oleh ancaman yang dihadapi AS di seluruh dunia.

    Proposal anggaran pertahanan ini diiringi dengan pemotongan di bidang domestik, termasuk pemotongan 50% untuk Badan Perlindungan Lingkungan (EPA). Anggaran memangkas lebih dari 15 miliar dolar dari program energi hijau era Biden. Pemotongan lainnya menargetkan Lembaga Kesehatan Nasional, Departemen Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Perumahan, berupaya memangkas 10 miliar dolar untuk program yang dinyatakan telah mendukung organisasi budaya woke dan sayap kiri.

    Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer berkata Demokrat akan berjuang mati-matian untuk memastikan anggaran tersebut tidak menjadi undang-undang.

    Dengan penentangan ini, Republikan dapat mencoba mendanai beberapa permintaan pertahanan presiden dan RUU anggaran khusus tanpa persetujuan Demokrat. Partai Republik saat ini sedang mengerjakan pendekatan itu untuk mendanai lembaga penegakan imigrasi atau ICE.

  • Video Tiktoker AS Dukung ‘Pembunuhan Politik’ Viral

    Video Tiktoker AS Dukung ‘Pembunuhan Politik’ Viral

    Komentar seorang mahasiswa di kelas telah menjadi viral dan mengundang pertanyaan. Julia Xu, seorang mahasiswi di Oberlin College mengunggah video daring tentang komentar yang ia buat di kelas sehari setelah pemimpin konservatif Charlie Kirk dibunuh. Komentar itu muncul dalam diskusi di kelasnya yang berjudul, Revolusi, Sosialisme dan Reformasi di China. Mari kita lihat.

    [Julia Xu, Mahasiswi Oberlin College]:

    “Dosen saya berkata, ‘Saya beri lima menit untuk berkomentar pedas tentang Charlie Kirk.’ Saya satu-satunya yang mengangkat tangan. Saya berkata, ‘Saya sudah bilang kita perlu menghidupkan kembali politik pembunuhan. Saya tidak merasa bersalah dan saya

    tidak berpikir setiap orang berhak kebebasan berbicara. Saya pikir beberapa orang seharusnya takut mengungkapkan pendapat mereka di depan umum.”

    Xu dikritik keras atas pernyataannya itu setelah videonya diunggah minggu lalu. Hari Kamis, sebuah artikel di New York Post mengatakan ia meminta maaf atas komentarnya yang tidak pantas. Akun TikToknya di video tersebut adalah Kamerad Julia.

    Unggahannya telah memicu seruan penyelidikan dari banyak pemimpin konservatif dan aktivis pro-demokrasi China. Berikut adalah beberapa detail mengenai identitasnya, meskipun belum dikonfirmasi.

    Ia berkata ia berasal dari Cheshire, sebuah kota kecil di Connecticut dengan kurang dari 30,000 penduduk. Tahun 2018, sebuah surat dikirimkan ke Komite Pendidikan Cheshire oleh seseorang dengan nama depan dan belakang yang sama. Penulisnya dilaporkan duduk di kelas tujuh saat itu, mengatakan ia adalah warga negara Amerika. Linimasa pendidikannya cocok dengan siswi yang membuat komentar kontroversial tentang kematian Kirk. Namun, NTD belum dapat memverifikasi apakah mereka orang yang sama.

    [Julia Xu, Mahasiswi Oberlin College]:

    “Jadi, kelas ini secara harfiah tentang revolusi di China. Semua bacaan kami bulan ini membahas tentang bagaimana revolusi yang penuh kekerasan membebaskan jutaan orang dan perempuan. Bacaan kami hari itu khusus membahas tentang kediktatoran demokratis di mana Mao menulis tentang, orang berhak kebebasan berbicara, tapi seharusnya tidak ada kebebasan berbicara untuk kaum reaksioner, imperialis, kapitalis, dan semua orang yang adalah musuh revolusi, karena itu akan membalikkan kemajuan yang telah dibuat.”

    Setelah video itu tersebar daring, ia dan sekolahnya menghapus banyak karya dan jejak digitalnya. Warganegara China lain yang tinggal di AS juga sedang diselidiki karena membuat komentar yang tidak pantas tentang kematian Kirk.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah berjanji untuk mencabut visa bagi orang asing yang mendukung ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.

    [Marco Rubio, Menlu AS]:

    “Kita seharusnya tidak membawa orang ke negara ini dan memberikan visa pada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti merayakan pembunuhan, eksekusi, pembunuhan seorang tokoh politik. Kita seharusnya tidak. Dan jika mereka sudah ada di sini, kita seharusnya mencabut visa mereka.”

    Penyelidikan NTD menunjukkan bahwa di dalam China, media pemerintah melaporkan kematian Kirk dengan menyoroti perpecahan, kekacauan dan kekerasan di AS. Berbagai platform media sosial utama China juga dibanjiri komentar kebencian. Kami akan terus melaporkan tren tentang bagaimana PKC membentuk opini publik di dalam negerinya, di tengah ketegangan dengan AS.

  • Parlemen AS Tuntut Investigasi Miliarder Sayap Kiri AS di China

    Parlemen AS Tuntut Investigasi Miliarder Sayap Kiri AS di China

    Dua anggota parlemen meminta Departemen Keuangan AS untuk menyelidiki seorang miliarder AS yang tinggal di China. Ia adalah pendukung sayap kiri dan bekerjasama dengan PKC untuk menciptakan perpecahan politik di AS. Koresponden Melina Wisecup melaporkan.

    Seorang pria bernama Neville Roy Singham. Seorang sosialis yang kini tinggal di China, adalah pendukung keras dan pemodal utama kelompok sayap kiri. Menurut anggota parlemen AS, Singham berperan penting dalam mendanai dan mengorganisasi Partai Sosialisme dan Pembebasan, sebuah kelompok Marxis yang diklaim telah mengorganisir berbagai protes massal, termasuk kerusuhan di Los Angeles.

    Ketua Komite Pengawasan, Anna Paulina Luna dan James Comer, keduanya adalah anggota kongres, tengah menyelidiki lebih dalam atas upaya Partai Komunis China dalam menciptakan perpecahan di Amerika Serikat melalui gangguan politik. Mereka menuduh Singham bertindak atas nama PKC melaksanakan strategi memecahbelah dan menaklukkan, atau dalam perkataan analis Martin Perbrick, “membuat perselisihan internal yang intens di antara kubu sehingga perhatian teralih dari konflik utama. Para anggota parlemen ini saat ini meminta Departemen Keuangan untuk secara resmi menyelidiki Singham setelah sebelumnya ia mengabaikan pertanyaan komite.

  • FBI: Dugaan Intervensi China dalam Pemilu AS 2020

    FBI: Dugaan Intervensi China dalam Pemilu AS 2020

    Sebuah pernyataan datang dari Direktur FBI, Cash Patel, mengatakan bahwa kemungkinan China terlibat dalam manipulasi data pemilu AS tahun 2020.

    Menurut Patel, FBI telah menemukan dugaan mencurigakan yang melibatkan Partai Komunis China. Dugaan tersebut menuduh PKC memproduksi SIM Amerika palsu secara massal untuk mendapatkan surat suara bagi kandidat presiden Partai Demokrat saat itu, Joe Biden.

    Tuduhan itu berasal dari laporan deklasifikasi terbaru yang diserahkan kepada Kongres Senin lalu.

    Patel berkata tuduhan tersebut didukung bukti-bukti, namun segera ditarik dan dirahasiakan dari publik sejak 2020. Patel menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Komite Kehakiman Senat, Chuck Grassley, yang sebelumnya mendesak pemeriksaan menyeluruh atas informasi itu. Direktur FBI sebelumnya, Christopher Wray, bersaksi bahwa tidak ada ada intervensi asing pada pemilu 2020.

    Namun setelah kesaksiannya, sejak Januari hingga pertengahan 2020, petugas bea cukai Bandara O’Hare Chicago berhasil menyita hampir 20.000 SIM AS palsu. Pada Mei tahun ini, bea cukai AS kembali menyita lebih dari 4.000 SIM palsu dari China di bandara yang sama.

    SIM palsu dikirim dari Tiongkok bersama paket barang palsu lain senilai 9 juta dolar AS. Pada 2022, FBI melaporkan bahwa 80% kasus spionase ekonomi menguntungkan China.

    FBI juga memperingatkan hacker China memakai kampanye disinformasi untuk membuat kekacauan selama pemilu AS 2016 dan 2018.