China adalah negara pengawasan yang memantau semua orang, tetapi secara khusus sangat memperhatikan Tibet, Xinjiang, Mongolia Dalam dan Hong Kong, di mana sentimen anti-Partai Komunis China (PKC) paling kuat.
Bagaimana cara kerjanya? C4 ADS, sebuah organisasi nirlaba yang berupaya membongkar jaringan ilegal yang mengancam perdamaian dan keamanan global, mengungkap ini dalam laporan terbarunya. Laporan didasarkan pada catatan pemerintah dan perusahaan China, menunjukkan bagaimana badan keamanan publik China memperoleh peralatan, termasuk teknologi biometrik berbasis kecerdasan buatan, untuk program pengawasannya.
Data menunjukkan China sangat bergantung pada distributor dalam negeri, termasuk perusahaan telekomunikasi terbesar China seperti China Mobile, China Telecom dan China Unicom, serta produsen yang dikenai sanksi AS seperti UniView, Hikvision dan Tiandy.
China juga diketahui menggunakan beberapa perusahaan yang tidak dikenai sanksi oleh AS, namun tetap berbisnis dengan berbagai perusahaan yang dikenai sanksi. Dalam kasus Hong Kong misalnya, kepolisian menggunakan anak perusahaan dari perusahaan teknologi Prancis. Poin utama dari laporan ini menunjukkan adanya celah dalam cara komunitas internasional meminta pertanggung jawaban China atas pelanggaran HAM.
Ini adalah pelajaran tentang bagaimana rantai pasokan dalam negeri China menjadi semakin canggih, membuatnya semakin tidak bergantung pada teknologi asing. Ini juga mengurangi kerentanan China terhadap sanksi asing dan kontrol ekspor.
Di Tibet, C4 ADS memperhatikan telah terjadi lonjakan kontrak pengumpulan data biometrik pada 2020, yang bertepatan dengan munculnya COVID-19. Namun, C4 ADS juga mencatat bahwa kontrak-kontrak tersebut tampaknya menghilang setelah tahun 2023. Ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan China melakukan sensor mandiri untuk menyembunyikan data dari publik, atau China memang tidak butuh kontrak tambahan karena telah memiliki infrastruktur sendiri guna mengumpulkan data biometrik.
