Kemarahan meluas dari Washington hingga Taipei. Sebuah pengadilan Hong Kong memutuskan menahan aktivis pro-demokrasi Joshua Wong satu dekade lagi. AS, Taiwan dan sejumlah organisasi HAM terkemuka mengecam keputusan tersebut.
Joshua Wong adalah tokoh utama gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Seorang hakim Hong Kong menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada aktivis berusia 30 tahun tersebut berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang dipaksakan Beijing pada kota tersebut tahun 2020.
Tuduhan terhadapnya adalah mendesak pemerintah asing menjatuhkan sanksi pada Beijing dan Hong Kong terkait berkurangnya kebebasan di Hong Kong.
Wong telah menjalani hukuman atas tuduhan terkait keterlibatannya dalam demonstrasi dan partisipasinya dalam pemilu pendahuluan pro-demokrasi. Setelah hampir 6 tahun dipenjara, Wong seharusnya dibebaskan Januari ini, namun kini ia diperkirakan tidak akan dibebaskan hingga akhir 2036.
Konsulat AS di Hong Kong menyatakan mereka dengan tegas mengecam vonis tersebut dan menyerukan pembebasan segera Wong. Seorang jubir berkata Beijing telah menggunakan segala cara untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan dasar.
Badan kebijakan China teratas Taiwan menuduh Beijing dan otoritas Hong Kong menggunakan alat-alat otoriter untuk memalsukan tuduhan dan melakukan penganiayaan politik tanpa henti.
Human Rights Watch menyebut vonis tersebut kejam dan tidak adil. Direktur Asia Elaine Pearson berkata kaum muda yang mendorong perubahan adalah aset bagi masyarakat mana pun, namun Hong Kong justru memenjarakan mereka.
Amnesty International menyebut kasus ini sebagai pengingat suram bahwa undang-undang keamanan nasional telah menjadi alat untuk menghukum perbedaan pendapat.
Wong pertama menonjol sebagai pemimpin remaja dalam Gerakan Payung Hong Kong tahun 2014. Pada November 2016 Wong mengunjungi DC, bertemu dengan para anggota parlemen, termasuk Senator Marco Rubio saat itu. Rubio menyebut Wong sebagai pemuda yang mengesankan dan bijaksana.
