Pada bulan Maret tahun ini, Kongres Rakyat Nasional China mengesahkan undang-undang tentang promosi persatuan etnis. Sebagai konteks, Kongres Rakyat Nasional China tidak dipilih oleh rakyat, melainkan bertanggung jawab langsung ke Partai Komunis China.
Undang-undang mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin dan karakter sederhana di wilayah etnis, secara praktis meniadakan bahasa minoritas sebagai bahasa utama pengajaran di sekolah.
Undang-undang melangkah lebih jauh, dengan mewajibkan orang tua membimbing anak-anak mereka agar mengidentifikasikan diri dengan Partai Komunis China.
Langkah lain termasuk integrasi etnis, yaitu memindahkan kelompok minoritas ke wilayah etnis Han dan sebaliknya. Para analis berkata ini dapat memecah komunitas-komunitas dimana kelompok etnis minoritas secara tradisional telah hidup bersama.
Ada pula masalah agama, dimana mereka diwajibkan untuk memastikan “sinkronisasi” atau mengutamakan Partai di atas Tuhan mereka.
Dampak undang-undang merambah jauh melampaui Daratan Tiongkok, hingga ke Hong Kong dan Makau. Bahkan orang-orang di Taiwan diserukan untuk menjunjung tinggi gagasan persatuan etnis ini, agar mereka merasa lebih “Tionghoa”.
Sebuah artikel oleh Human Rights Watch menyatakan bahwa organisasi dan individu di luar China dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika pihak berwenang menetapkan bahwa mereka telah merongrong persatuan nasional atau mempromosikan perpecahan etnis.
