China semakin menutup diri dengan memberlakukan pembatasan baru pada warga China yang bepergian ke luar negeri, mengutip keterkaitan pelanggaran dalam bidang pengendalian ekspor dan teknologi.
Bahkan sebelum aturan baru diumumkan, pihak berwenang China telah mengambil tindakan, seperti CEO startup AI Manus yang dipanggil ke Beijing pada bulan Maret, untuk diberitahu bahwa mereka tidak boleh meninggalkan China. Manus bermarkas di Singapura dan sedang dalam pembicaraan untuk diakuisisi Meta. Setelah campur tangan Beijing, kesepakatan senilai $2 miliar tersebut dibatalkan.
Peraturan juga memperketat aturan masuk bagi warga asing, termasuk larangan baru bagi mereka yang memberikan informasi palsu atau terdaftar dalam daftar pembatasan China. Ini akan berlaku mulai pertengahan bulan depan.
Beijing juga menerapkan aturan baru yang menargetkan offshore trust atau perwalian luar negeri, untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan terkait dugaan masalah perpajakan. Para kritikus berkata hal ini telah digunakan Beijing untuk menargetkan bisnis swasta dan mengambil alih aset mereka.
Aturan telah diperluas ke luar negeri termasuk Kepulauan Cayman, Amerika Utara dan Singapura.
Rekening perwalian luar negeri dulu dianggap orang kaya China sebagai tempat berlindung aman bagi kekayaan mereka, namun kini justru menjadi sasaran khusus. Berdasarkan aturan ini, pemindahan aset di China ke perwalian luar negeri dikenakan pajak 20% meskipun dana tetap berada dalam perwalian dan tidak dicairkan. Saat perwalian berakhir, sisa uang yang didistribusikan ke penerima manfaat juga akan dikenakan pajak penghasilan.
Tang Jingyuan, seorang analis China memberitahu NTD bahwa kebijakan ini terutama didorong oleh krisis ekonomi parah Partai Komunis China, hingga menargetkan orang-orang kaya China terutama pebisnis swasta. Ia berkata ini akan mendorong lebih banyak warga China kaya untuk pindah ke luar negeri agar tidak berada di bawah cengkraman kendali PKC.
