Sekelompok anggota parlemen internasional menentang undang-undang baru China yang menurut mereka mengancam masyarakat di luar perbatasan China. Direktur eksekutif aliansi antarparlemen tentang China atau IPAC (BACA: AIPEK) memberi pernyataan resmi ke presiden Taiwan.
Pernyataan menegaskan penolakan pada penindasan transnasional dan undang-undang persatuan etnis baru PKC, serta pernyataan dukungan solidaritas ke rakyat Taiwan.
Presiden Taiwan, Lai Ching-te menggemakan pernyataan tersebut, menyerukan komunitas internasional untuk menentang apa yang ia gambarkan sebagai “teror merah” Partai Komunis China.
Undang-undang persatuan etnis PKC telah menuai kritik keras, memungkinkan Beijing menargetkan warga etnis Tionghoa di luar negeri, termasuk Taiwan.
IPAC terdiri dari lebih dari 290 anggota parlemen dari puluhan negara demokratis. Aliansi terbentuk pada 2020 sebagai hasil konsensus bahwa PKC semakin otoriter di dalam negeri dan agresif di luar negeri.
