NTD Indonesia

Videos

  • China Balas Tekanan AS Lewat Pembatasan Ekspor Drone

    China Balas Tekanan AS Lewat Pembatasan Ekspor Drone

    Rabu lalu, Beijing mengumumkan pembatasan kontrol atas ekspor drone dan teknologi terkait ke Amerika Serikat. Beijing juga menerapkan larangan terhadap tujuh perusahaan AS untuk berbisnis di China.

    Langkah ini merespons sanksi terbaru AS yang memblokir impor drone China serta membatasi berbagai produk dan entitas lain. Sasaran sanksi AS mencakup operator telekomunikasi, laboratorium pengujian, router, kabel bawah laut, robotik canggih, hingga inverter daya asal China. AS juga memasukkan 43 perusahaan China ke daftar hitam atas tuduhan keterlibatan dalam kerja paksa.

    China mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut jika AS menambah pembatasan baru. Eskalasi ini muncul jelang KTT September, dimana Presiden Trump dijadwalkan bertemu dengan pemimpin China, Xi Jinping, di Gedung Putih.

  • Jepang Tegas Hadapi China dengan Kekuatan Nasional Penuh

    Jepang Tegas Hadapi China dengan Kekuatan Nasional Penuh

    Dalam laporan tahunan pertahanan terbaru yang dirilis Selasa lalu, Jepang menilai situasi keamanan di kawasan makin tidak menentu sejak 2022. Hal ini dipicu oleh modernisasi militer China, program senjata Korea Utara, serta kedekatan hubungan kedua negara itu dengan Rusia.

    Beijing terus memperluas operasi militernya di sekitar Jepang yang berisiko memicu insiden berbahaya. Laporan tersebut menyoroti manuver kapal induk dan jet tempur China baru-baru ini, serta memperingatkan bahwa salah kalkulasi dapat memicu konflik yang lebih besar.

    Laporan ini juga menyoroti potensi China menggunakan taktik grey zone, termasuk memobilisasi kapal patroli pantai  untuk menekan atau memblokade Taiwan.

    Pemerintah Jepang menegaskan akan terus memperkuat kemitraan dengan para sekutunya di Indo-Pasifik, Mereka juga menegaskan bahwa kekuatan militer Jepang tetap berfokus pada pertahanan dan stabilitas kawasan.

  • Presiden Lai Ching-te Ajak Komunitas Internasional Lawan “Teror Merah” PKC

    Presiden Lai Ching-te Ajak Komunitas Internasional Lawan “Teror Merah” PKC

    Sekelompok anggota parlemen internasional menentang undang-undang baru China yang menurut mereka mengancam masyarakat di luar perbatasan China. Direktur eksekutif aliansi antarparlemen tentang China atau IPAC (BACA: AIPEK) memberi pernyataan resmi ke presiden Taiwan.

    Pernyataan menegaskan penolakan pada penindasan transnasional dan undang-undang persatuan etnis baru PKC, serta pernyataan dukungan solidaritas ke rakyat Taiwan.

    Presiden Taiwan, Lai Ching-te menggemakan pernyataan tersebut, menyerukan komunitas internasional untuk menentang apa yang ia gambarkan sebagai “teror merah” Partai Komunis China.

    Undang-undang persatuan etnis PKC telah menuai kritik keras, memungkinkan Beijing menargetkan warga etnis Tionghoa di luar negeri, termasuk Taiwan.

    IPAC terdiri dari lebih dari 290 anggota parlemen dari puluhan negara demokratis. Aliansi terbentuk pada 2020 sebagai hasil konsensus bahwa PKC semakin otoriter di dalam negeri dan agresif di luar negeri.

  • Beijing Rilis Aturan Baru: Batasi Warga ke Luar Negeri dan Pajaki Aset Luar Negeri

    Beijing Rilis Aturan Baru: Batasi Warga ke Luar Negeri dan Pajaki Aset Luar Negeri

    China semakin menutup diri dengan memberlakukan pembatasan baru pada warga China yang bepergian ke luar negeri, mengutip keterkaitan pelanggaran dalam bidang pengendalian ekspor dan teknologi.

    Bahkan sebelum aturan baru diumumkan, pihak berwenang China telah mengambil tindakan, seperti CEO startup AI Manus yang dipanggil ke Beijing pada bulan Maret, untuk diberitahu bahwa mereka tidak boleh meninggalkan China. Manus bermarkas di Singapura dan sedang dalam pembicaraan untuk diakuisisi Meta. Setelah campur tangan Beijing, kesepakatan senilai $2 miliar tersebut dibatalkan.

    Peraturan juga memperketat aturan masuk bagi warga asing, termasuk larangan baru bagi mereka yang memberikan informasi palsu atau terdaftar dalam daftar pembatasan China. Ini akan berlaku mulai pertengahan bulan depan.

    Beijing juga menerapkan aturan baru yang menargetkan offshore trust atau perwalian luar negeri, untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan terkait dugaan masalah perpajakan. Para kritikus berkata hal ini telah digunakan Beijing untuk menargetkan bisnis swasta dan mengambil alih aset mereka.

    Aturan telah diperluas ke luar negeri termasuk Kepulauan Cayman, Amerika Utara dan Singapura.

    Rekening perwalian luar negeri dulu dianggap orang kaya China sebagai tempat berlindung aman bagi kekayaan mereka, namun kini justru menjadi sasaran khusus. Berdasarkan aturan ini, pemindahan aset di China ke perwalian luar negeri dikenakan pajak 20% meskipun dana tetap berada dalam perwalian dan tidak dicairkan. Saat perwalian berakhir, sisa uang yang didistribusikan ke penerima manfaat juga akan dikenakan pajak penghasilan.

    Tang Jingyuan, seorang analis China memberitahu NTD bahwa kebijakan ini terutama didorong oleh krisis ekonomi parah Partai Komunis China, hingga menargetkan orang-orang kaya China terutama pebisnis swasta. Ia berkata ini akan mendorong lebih banyak warga China kaya untuk pindah ke luar negeri agar tidak berada di bawah cengkraman kendali PKC.

  • Taiwan Sebut Beijing Samarkan Perang Dengan Aksi Patroli Laut

    Taiwan Sebut Beijing Samarkan Perang Dengan Aksi Patroli Laut

    Mulai dari serangan siber, disinformasi, hingga intimidasi armada laut, Taiwan berkata pihaknya berada di garda depan perang hibrid. Dalam wawancara dengan Nikkei Asia, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Taiwan, Joseph Wu, mengingatkan bahwa Beijing tengah menyamarkan aksi agresifnya dengan melakukan patroli rutin di sepanjang rantai pulau pertama.

    Pernyataan Wu merespons laporan oleh China Strategic Risks Institute yang berbasis di London pada bulan Juni. Laporan itu mengingatkan bahwa operasi armada laut China di timur Taiwan mulai mengganggu pelayaran komersial internasional, di mana sejumlah kapal asing dipanggil lewat radio dan dimintai informasi pelayaran. Guna memperkuat pertahanan, Wu berkata Taiwan tengah mengejar pengembangan drone dan menambah hampir 200 kapal patroli baru yang ditargetkan rampung pada 2033

    Wu menegaskan bahwa AS tetap menjadi mitra keamanan vital di tengah upaya nonstop Taiwan mencegah konflik. Ia juga memperingatkan, jika ekspansi maritim Beijing dibiarkan, operasi zona abu-abu yang lebih agresif akan makin semena-mena.

  • Bukan Cuma Internet Cepat, Ini Alasan 6G Bakal Ubah Dunia

    Bukan Cuma Internet Cepat, Ini Alasan 6G Bakal Ubah Dunia

    6G bukan hanya berarti kecepatan internet lebih tinggi, namun adalah tulang punggung teknologi generasi berikutnya, mulai dari kecerdasan buatan, mobil otonom, hingga robot dan drone. Ini menghubungkan satelit orbit rendah bumi dengan jaringan berbasis darat menjadi satu sistem cerdas yang dapat mendukung hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari.

    Para ahli berpendapat peralihan dari 5G ke 6G adalah model yang sama sekali baru. Jaringan akan mengandalkan perangkat lunak dan AI daripada perangkat keras tetap, sehingga memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Alih-alih menambahkan fitur keamanan di kemudian hari, para insinyur merancangnya ke dalam jaringan sejak awal.

    Arielle Roth, Asisten Menteri Perdagangan untuk Komunikasi dan Informasi AS berkata ia ingin jaringan 6G dibangun atas nilai-nilai masyarakat yang bebas dan demokratis.

    Strategi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik di masa lalu, saat perusahaan-perusahaan China seperti Huawei berhasil menguasai pangsa pasar di banyak negara dengan jaringan 5Gnya, sebelum masalah keamanan memicu pembatasan oleh AS dan sekutunya.

    Kali ini Washington berusaha membentuk aturan sebelum teknologi tersebut mencapai pasar. Koalisi 6G AS bersama para sekutu menetapkan tujuan jangka pendek selama tiga, enam, dan 12 bulan ke depan untuk mengkoordinasikan standar teknis dan kerjasama rantai pasokan menjelang negosiasi internasional.

    Para analis berkata aliansi ini adalah perlombaan untuk menentukan siapa yang akan menentukan teknologi yang menggerakkan dunia pada dekade mendatang.

  • Perang AI Berlanjut: AS Blokir Impor Robot Canggih China

    Perang AI Berlanjut: AS Blokir Impor Robot Canggih China

    Badan Komunikasi Federal AS atau FCC melarang impor robot canggih buatan China, termasuk jenis robot humanoid dan robot berkaki empat. Pejabat AS berkata bahwa perangkat tersebut berpotensi mencuri data sensitif melalui kamera dan sensor, serta risiko siber dari perangkat terhubung. Beijing mengkritik kebijakan ini dan menilai Washington menggunakan isu keamanan nasional untuk membatasi teknologi China.

    Namun, apa yang membuat sebuah robot itu canggih? Beberapa fungsi yang diperhatikan termasuk mobilitas, sensor, konektivitas internet, dan kendali perangkat lunak. Artinya, aturan ini berlaku bagi robot yang dapat bergerak mandiri, memetakan sekitar, dan berkomunikasi via jaringan.

    Riset industri memperkirakan perusahaan-perusahaan China menguasai 80–90% pasar robot humanoid global. Perusahaan AS seperti Tesla dan pembuat robot lain tengah bersaing di bidang perangkat lunak AI, namun saat ini mereka memproduksi unit komersial yang jauh lebih sedikit.

  • China Dilaporkan Pasok Ratusan Rudal ke Iran dalam Beberapa Pekan

    China Dilaporkan Pasok Ratusan Rudal ke Iran dalam Beberapa Pekan

    China dilaporkan akan memasok senjata rudal ke Iran dalam beberapa minggu ke depan. Menurut Reuters pada hari Selasa, sumber berbicara dengan syarat anonimitas karena sensivitas masalah ini. Kesepakatan mencakup hingga 400 sistem pertahanan udara, mencapai sekitar $70 juta. Rudal-rudal ini dirancang untuk menargetkan pesawat terbang rendah, helikopter dan drone.

    Menurut Reuters, kesepakatan dicapai melalui perantara berbasis di Hong Kong antara Iran dan pemasok China. Ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Presiden Trump mengatakan Xi Jinping memberitahunya China tidak akan menjual senjata ke Iran. Saat itu Trump berkata ia mengirim surat ke Xi, meminta Beijing untuk tidak mempersenjatai Iran dan memperingatkan tarif sebesar 50% jika itu terjadi. Menurut Trump, Xi menanggapi dengan berkata bahwa China tidak akan melakukannya.

    Kesepakatan ini terjadi setelah serangan AS dan Israel menargetkan lokasi-lokasi program rudal, drone dan pertahanan udara Iran. Pengiriman akan memperluas kemampuan pertahanan udara Iran an menyoroti hubungan militer yang semakin erat antara Tehran dan Beijing.

  • Dokumen Rahasia AS Ungkap Keterlibatan China dalam Pemilu AS 2020

    Dokumen Rahasia AS Ungkap Keterlibatan China dalam Pemilu AS 2020

    Dokumen rahasia pemerintah AS mengungkap upaya China menggiring opini publik lewat operasi siber untuk mendiskreditkan pemerintahan Trump jelang Pemilu AS 2020. Operasi ini dirancang dengan memanfaatkan keretakan sosial di AS, khususnya isu rasial dan perselisihan antar partai.

    Laporan menyebut China memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti TikTok, Facebook, dan X untuk memperkeruh situasi.

    Sementara itu, dokumen rahasia lain yang diperoleh dari Dewan Intelijen Nasional AS pada Januari 2020 menyatakan: “Kami menilai negara-negara rival AS, termasuk Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta kelompok non-pemerintah, memiliki kemampuan untuk meretas infrastruktur Pemilu Presiden AS 2020.”

    Dokumen ini dirilis di tengah desakan Presiden Trump untuk memperketat aturan pemilu.

  • Pentagon Daftar-hitamkan 90 Universitas dan Lembaga China

    Pentagon Daftar-hitamkan 90 Universitas dan Lembaga China

    Pentagon mengambil langkah lebih lanjut demi mencegah dana pembayar pajak AS mengalir ke militer China. Lebih dari 90 universitas dan lembaga penelitian China dimasukkan ke daftar hitam, menghalangi mereka menerima dana penelitian dari Departemen Perang. Daftar mencakup beberapa universitas sipil paling bergengsi di China.

    Sebelumnya, Pentagon telah memasukkan puluhan lembaga lain yang berhubungan erat dengan militer China dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang bermasalah. Komite Khusus DPR Tentang Partai Komunis China menemukan dalam laporan bulan September bahwa Pentagon telah mendanai proyek-proyek penelitian senilai $2,5 miliar yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga China terkait militer.

    China memiliki kebijakan fusi militer-sipil dan UU Keamanan Nasional 2017 yang mewajibkan semua entitas China menyerahkan informasi apapun atas permintaan negara.

    Bulan lalu Pentagon menamai beberapa perusahaan terbesar China di AS sebagai pihak yang terkait militer China, termasuk pengecer daring Alibaba dan produsen mobil BYD. Setelah berita tersebut, sejumlah pelobi AS memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan ini demi mempertahankan hubungan bisnis dengan kontraktor militer AS.

    Juga bulan lalu, Badan Sains Nasional AS melarang dana mereka dialokasikan ke entitas mana pun yang tercantum dalam daftar hitam AS. Lembaga lain seperti Departemen Energi dan Institut Kesehatan Nasional menyatakan mereka juga sedang mempertimbangkan hal serupa.